Jakarta,  Media Budaya Indonesia.Com - Di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat Papua, program Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang digagas pemerintah melalui Kementerian Pertanian disambut antusias oleh para petani. Mereka menilai program ini menjadi jawaban atas kebutuhan pangan yang terus berkembang, sekaligus membuka harapan baru bagi generasi muda di daerah.

Bagi para petani di Papua, kehadiran sawah baru tidak hanya membuka peluang untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan konsumsi yang terjadi dari waktu ke waktu.

Markus Homer, Kepala Kampung Tokas, di Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, mengatakan masyarakat di daerahnya menyambut baik pembukaan 3.700 hektare lahan sawah melalui program CSR.

Menurut Markus yang juga Ketua Kelompok Tani Rata Jaya, pemanfaatan lahan baru dan optimalisasi lahan yang sebelumnya kurang produktif menjadi area persawahan memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk memperkuat ketersediaan pangan, baik saat ini maupun di masa mendatang.

“Jadi kami sangat luar biasa antusias (dengan) program yang diturunkan oleh Presiden kepada kami orang Papua. Kami sangat senang karena pangan ini, bagi kami masyarakat, untuk kehidupan kami masyarakat ke depan,” ujar Markus saat diwawancara.

Markus menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 yang dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (11/6). Acara itu dihadiri sekitar 200 peserta dari Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua.

Ia menilai perubahan zaman telah membawa perubahan pada pola konsumsi masyarakat, terutama generasi muda yang kini semakin akrab dengan beras sebagai makanan pokok.

“Jadi generasi kami sudah berubah, sudah canggih. Generasi (sekarang) tidak bisa berada (mengonsumsi) makanan-makanan lokal. Mereka sudah adaptasi dengan makanan-makanan yang sudah disiapkan, mungkin nasi,” katanya.

Selain perubahan pola konsumsi, Markus juga menyoroti perubahan cara masyarakat mengelola lahan. Jika dahulu masyarakat terbiasa berpindah-pindah lokasi berkebun setelah enam hingga sembilan bulan, kini pola tersebut semakin sulit dilakukan sehingga keberadaan lahan sawah menetap menjadi solusi yang dinilai relevan.

“Karena sudah perkembangan sekarang, kita berkebun adalah (tanam) pangan di satu lokasi, satu tempat, kita hanya tinggal olah saja, tidak bisa dipindah-pindah lagi. Maka itu kemarin kami di Sorong Selatan, kami terima 3.700 hektare yang kemarin sudah dikerjakan di tahun 2025. Sudah percetakan sawah, di tahun 2026 kita siap mau tanam,” ucapnya.

Elias R. Semih, Kepala Kampung Molase, di Distrik Klamono, Papua Barat Daya, juga menyampaikan hal senada. Dia menyebut masyarakat menerima program CSR dengan baik karena diyakini dapat membawa perubahan bagi perekonomian warga.

“Program ini diterima, dikelola oleh masyarakat supaya ekonomi mereka itu ada perubahan,” ujar Elias.

Elias sendiri merupakan pemilik tanah adat di wilayah pelaksanaan program. Ia mengatakan kebutuhan pangan masyarakat Papua hingga saat ini belum selalu dapat terpenuhi secara optimal. Karena itu, pengembangan lahan sawah dinilai penting untuk memperkuat ketersediaan pangan sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Elias berharap program tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan taraf hidup warga di tingkat akar rumput. 

“Terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo yang begitu antusias untuk melihat masyarakat ekonomi akar rumput di bawah dan mereka punya hidup. Mudah-mudahan ke depan menjadi baik, menjadi perubahan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Teguh Apmin Kampung Swentab, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, Rizal Beno, menilai program Cetak Sawah Rakyat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. Ia berpendapat program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengembangan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani di Papua.

Ia menjelaskan kelompok taninya memperoleh alokasi cetak sawah seluas 50 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 5 hektare telah mulai ditanami. Namun, menurut Rizal, masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung keberlanjutan usaha tani, terutama pada tahap panen.

Saat ini, kata dia, bantuan yang tersedia telah membantu petani dalam pengolahan lahan dan penanaman. Namun, fasilitas pascapanen seperti mesin panen belum tersedia sehingga diharapkan dapat dipenuhi pada tahap berikutnya.

“Yang sudah ada itu untuk pengolahan sawah. Sedangkan untuk panen hasil setelah kita tanam, itu belum ada. Seperti mesin panen, itu kita belum ada. Hanya kita punya mesin untuk olah tanah, terus kita tanam,” jelasnya.

Meski demikian, Rizal menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas dukungan yang diberikan kepada petani di Papua dan berharap program tersebut dapat terus berlanjut dengan dukungan fasilitas yang lebih lengkap.

Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pembangunan pertanian di Papua melalui berbagai program strategis. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk mendukung pengembangan sektor pertanian di Tanah Papua.

Menurut Amran, pembangunan pertanian di Papua menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kemandirian pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia.

"Kita inginkan Papua, Kalimantan, Sumatera dan Jawa mandiri pangan dan mandiri energi ke depan, sehingga inflasi bisa terkontrol. Mulai padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar, singkong, kita programkan semua untuk saudara-saudara kita di sana," ujar Amran.

Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan pengembangan cetak sawah seluas 80 ribu hektare di Papua sepanjang 2025 hingga 2026. Program tersebut juga disertai dukungan mekanisasi pertanian melalui penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern guna meningkatkan produktivitas petani.

Amran menambahkan, sebagian besar usulan yang disampaikan petani dan kepala daerah dalam Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian, mulai dari kebutuhan traktor, pembangunan irigasi, hingga perluasan areal cetak sawah.

"Tadi minta traktor, minta irigasi, minta cetak sawah. Semua permintaan hari ini hampir 90 persen kami penuhi dan kalau progresnya bagus, 100 persen kami penuhi permintaannya nanti, termasuk kopi, pala, kakao dan seterusnya," tegasnya.